enlightment of ideaS

Legitimasi Rakyat Dalam Acara Debat Capres oleh KPU

2009-06-19T14:45:00.004+07:00

KPU melangsungkan gelaran acara Debat Capres 2009 secara serentak ditayangkan di beberapa televisi baik swasta maupun negeri. Suatu hal yang kiranya dapat dianggap suatu standarisasi sosialisasi politik yang dilakukan oleh para calon pemimpin bangsa melalui KPU. Dalam acara diberikan kesempatan bagi para calon-calon Presiden untuk dapat menyampaikan visi, misi serta program yang dirancang dan harus diimplementasikan ketika calon-calon tersebut mendapatkan legitimasi dari masyarakat untuk memimpin negara ini. Segala cara dengan bersandarkan kepada norma-norma serta aturan berlaku dapat dilakukan oleh para Capres untuk dapat meraih simpati masyarakat. Namun kembali bahwa harus ditekankan pemimpin, dalam hal ini seorang presiden, harus mampu secara tulus hati melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya untuk memimpin dan membimbing negara menuju perbaikan selama 5 tahun ke depan.

Sedikit menyinggung acara Debat Capres 2009 oleh KPU, dapat disimpulkan secara umum oleh penulis sebagai suatu ajang membangun image yang dilakukan oleh para Capres, namun dalam hal ini penulis memiliki penilaian yang cenderung negatif terhadap para Capres yang tampil. Adapun beberapa penilaian dari penulis secara umum kepada ketiga Capres yang hadir adalah sebagai berikut:

1. Dalam kemampuan berkomunikasi, para Capres yang hadir dirasakan kurang mampu untuk menyampaikan program atau argumentasinya kepada khalayak. Berkomunikasi adalah suatu hal yang sangat vital yang harus dikuasai oleh Presiden sebagai orang nomor satu di negara Indonesia (atau kebanyakan negara pada umumnya). Dapat kiranya kita melihat bagaimana gaya berkomunikasi yang dilakukan oleh Megawati dan Jusuf Kalla masih memiliki kekurangan. Penyampaian akan visi dan misi, serta argumen ketika diberi pertanyaan menjadi suatu hal yang absurd ketika tertuang dalam kata-kata yang diucapkan oleh mereka. Sementara SBY memiliki nilai yang cukup baik, setidaknya penulis dalam hal ini cukup mengerti dan memahami pemikiran SBY dari statement yang dibuat.

2. Pengusulan program dirasakan sangat kurang dari pihak SBY, namun baik dari pihak Jusuf Kalla dan Megawati. Dalam hal ini, penulis merasakan bahwa program-program yang ditawarkan oleh SBY adalah hanya berupa perlanjutan atas program-program yang sudah ada, namun sangat kurang jika melihat penciptaan program kemasyarakatan yang baru. Di sisi lain, pihak Megawati dapat dikatakan baik ketika muncul dengan "ekonomi kerakyatan", dapat kiranya dianggap suatu pembaharuan dan tidak hanya terus menerus menekankan kepedulian terhadap "wong cilik". Menempati urutan atas, dapat kiranya penulis memberikan suatu penilaian yang baik kepada program yang ditawarkan oleh Jusuf Kalla, yang selalu berbicara mengenai kemandirian bangsa, serta percepatan demi kebaikan. Namun kiranya dari ketiga Capres tersebut, dapat dinilai bahwa ketiganya hanya menawarkan program-program yang tidak terlalu real dan cenderung utopis.

3. Pencitraan diri, pada ketiga Capres yang hadir, memiliki nilai yang SANGAT baik. Penilaian baik tersebut bukan berarti suatu hal yang positif, dapat kiranya kita melihatnya sebagai suatu hal yang cenderung kepada arah negatif. Para Capres terkesan lebih berhati-hati dalam berbicara, seolah kurang memiliki ketegasan untuk dapat mengatakan kejujuran mengenai beberapa hal-hal buruk seperti kasus lumpur lapindo dan pengelolaan ALUTSISTA. Para Capres yang hadir nampak hanya berkata-kata dan berucap hal-hal "yang ingin didengar" namun bukan suatu hal "yang benar". Sekiranya terkait ALUTSISTA, dapat dikatakan bahwa memang anggaran belanja negara untuk pemeliharaan ALUTSISTA memang jauh dibawah rata-rata persentase penggunaan APBN standar di beberapa negara lain.

Ketiga hal tersebut hanya menjadi beberapa hal yang dapat menjadi landasan penilaian penulis terhadap ketiga Capres yang hadir dalam acara Debat Capres 2009. Tanpa bermaksud melakukan tindakan offensif terhadap ketiganya, tapi dapat kiranya kritik tersebut menjadi suatu hal yang dapat dipandang dari suatu sudut pandang positif demi perbaikan diri. Ingat, bahwa masyarakat Indonesia saat ini lebih "pintar", "kritis" dan juga "apatis" terhadap politik dan elit. Jangan anggap bahwa masyarakat tidak memiliki suatu penilaian tersendiri, jangan anggap bahwa pernyataan Capres atau strategi politik yang dirancang oleh Tim Sukses dapat selalu mampu membuat suatu opini publik yang dapat mendongkrak dukungan terhadap Capres tertentu. Ingat bahwa penilaian masyarakat yang cenderung negatif memiliki pengertian berkurangnya legitimasi masyarakat terhadap pemimpin bangsa. Semakin banyak penilaian negatif terhadap seorang Capres, maka semakin sedikit legitimasi yang dimiliki oleh Capres tersebut.

Dalam hal ini, penulis mencoba untuk bersikap NETRAL, bahwa penilaian tersebut walaupun memang kiranya ada beberapa Capres yang mendapat penilaian lebih positif (bila pembaca berfikir demikian) namun berlaku bagi ketiga Capres yang hadir dalam acara Debat Capres 2009.

Semoga Indonesia, dan masyarakat Indonesia dapat lebih bersabar untuk menunggu seorang tokoh yang benar-benar memiliki kelebihan, kebaikan, dan pemikiran hebat serta benar-benar memiliki niat luhur untuk memperbaiki bangsa dan mengesampingkan kepentingan pribadi serta sekedar pencitraan diri yang baik belaka.

Analisa Kacangan, Hipotesa tentang Konspirasi Besar

2009-06-19T14:44:00.000+07:00

Bismillahi Rahman al-Rahim

Assalamu'alaikum Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh

Pendahuluan:
Akhir-akhir ini Masyarakat Indonesia disuguhkan dengan berbagai macam tayangan berita yang memunculkan banyak isu mengenai berbagai hal, dari kasus DPT, kasus pembunuhan Nassarudin Zulkarnaen, hingga kasus Manohara serta Prita Mulyasari. Pernahkah kita berfikir ada sedikit keterkaitan antara satu isu dengan isu lainnya? Pernahkah kita berfikir bahwa satu isu yang muncul bisa kemudian hilang dan terlupakan oleh media, dan berganti dengan isu besar lainnya, lalu kemudian isu lama muncul kembali, begitu seterusnya? lalu apa yang sebenarnya terjadi? Sempat terpikirkan kah bahwa kasus Antasari merupakan suatu kasus yang sangat tidak masuk akal? Cinta segitiga yang dilakukan oleh salah satu orang yang memiliki network, intelejensia tinggi dan pertimbangan cermat, bisa membuatnya terkesan seperti Anak SMA yang rebutan pacar? Pernahkan anda berfikir bahwa Antasari Azhar memiliki keterkaitan dengan masalah DPT? Peran Pemerintah?

pertama-tama kita dapat runutkan kronologis isu yang beredar:
1. Persiapan KPU menjelang PEMILU Legislatif 9 April 2009
2. Munculnya Kekisruhan DPT dan Keraguan atas Legitimasi PEMILU Legislatif 2009
3. Kasus Keterkaitan Antasari Azhar dalam Pembunuhan Nasarudin Zulkarnaen
4. Desakan untuk DPR Menggunakan Hak Angket Terkait Isu Kacaunya DPT
5. Reka Ulang Kasus Pembunuhan Nasarudin Zulkarnaen
6. Kasus Manohara dan Elegi Cinta Pangeran Kelantan
7. Kasus Prita Mulyasari dan E-Mail Curhatan atas RS Omni
Dari masing-masing isu tersebut dapat kiranya kita melihat tingkatan2 Isu yang dipublikasikan sebagai Main Issue (kecolongan para pelaku konspirasi), Middle Range Issue (kecolongan informasi plus digunakan menjadi suatu isu pengalih bagi pelaku konspirasi), Public Focus Bias Issue (murni sebuah isu pengalih fokus publik), serta Normal Issue (benar-benar suatu hal yang normal)

Hipotesa Awal:
Ada suatu konspirasi besar yang bertujuan untuk mempertahankan rezim pemerintahan, menggunakan kekuasaan untuk melakukan manipulasi terhadap hasil PEMILU Legislatif 2009. Konspirasi ini melibatkan suatu aliran dana yang besar untuk dapat terealisasikan. Hal tersebut kemudian tercium oleh ketua KPK non Aktif Antasari Azhar, yang kemudian dia melakukan suatu analisis, lalu menemukan suatu kesinambungan dan keterkaitan antara pemerintah, KPU, serta berbagai lembaga negara terkait (termasuk didalamnya lembaga kepolisian RI, dan beberapa lembaga peradilan Indonesia) yang menjadi salah satu bagian dari Konspirasi tersebut berdasarkan analisa terhadap aliran uang yang ada dengan dugaan awal merupakan suatu kasus korupsi atau kolusi. Pemerintah serta beberapa lembaga negara yang dalam hal ini terkait kemudian menyadari bahwa Antasari Azhar telah melakukan tindakan2 investigasi terhadap konspirasi tersebut. Pada akhirnya pemerintah dan beberapa aktor dari berbagai lembaga negara merancang suatu skenario bagi Antasari yang bertujuan untuk membungkam dan menghentikan serta mencegah Antasari untuk mengungkapnya kepada media dan masyarakat luas. Namun, skenario yang dirancang, penulis anggap sangat tidak masuk akal dan cukup absurd serta mendapat penanganan berlebihan mengingat skenarionya merupakan suatu tindakan pidana pembunuhan biasa. Alasan utama yang menjadi salah satu bagian dari hipotesa penulis atas penangkapan Antasari adalah Antasari yang memiliki kunci rahasia atas konspirasi tersebut dianggap mampu mengancam keamanan serta legitimasi masyarakat terhadap Pemerintah serta mampu menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga2 pemerintah yang terkait. Adapun beberapa isu "Besar" yang muncul belakangan menjadi suatu upaya para aktor konspirasi untuk menutupi dan mengalihkan perhatian publik atas Main Issue.

Pembuktian Hipotesa:
Hal yang dapat dilakukan untuk pembuktian hipotesa awal adalah dengan merunut berbagai isu yang ada, dibatasi dari isu persiapan KPU atas PEMILU 2009 hingga kasus Prita Mulyasari.

Awalnya media memberitakan mengenai persiapan KPU untuk menetapkan Daftar Pemilih untuk PEMILU Legislatif yang akan diselenggarakan pada 9 April 2009, merupakan suatu isu normal yang biasa dimunculkan oleh media ketika menjelang pemilu. Pasca PEMILU Legislatif, kemudian berkembang suatu isu yang menyebutkan telah terjadi suatu kecurangan yang dilakukan oleh salah satu partai yang memiliki keterkaitan dengan pemerintah. Isu DPT menjadi suatu isu dengan status Main Issue, dikarenakan dalam hipotesa penulis, isu tersebut dapat muncul karena banyak pihak yang menemukan beberapa bukti kecurangan dalam hasil PEMILU legislatif 2009. Suatu hal yang aneh ketika hasil penghitungan suara oleh KPU menjelaskan ada satu partai yang dapat menang dan memperoleh suara yang sangat besar bila dibandingkan perolehan suara partai juara kedua dan ketiga. Beberapa pihak muncul dengan pendapat bahwa ada keterkaitan pemerintah, partai serta lembaga KPU dalam kasus DPT. Terkait hal ini kemudian juga bermunculan pendapat adanya tindakan manipulasi data terhadap hasil PEMILU Legislatif 2009 yang dilakukan oleh beberapa pihak yang berkuasa.

Namun perlu diingat, kemudian isu ini menjadi teralihkan ketika isu middle range terkuak, yaitu isu mengenai keterlibatan Antasari Azhar dalam pembunuhan Nasarudin Zulkarnaen dan ditangkap oleh pihak kepolisian. Menjadi suatu hal yang sangat aneh ketika melihat motif Antasari yang merancang suatu pembunuhan terhadap Nasarudin Zulkarnaen hanya karena permasalahan cinta segitiga. Hal aneh kembali terlihat ketika Rani yang merupakan aktor kunci dalam kasus Antasari mendadak tidak dapat diketemukan dan menghilang. Semakin aneh lagi ketika Rekonstruksi pembunuhan Nasarudin Zulkarnaen yang hanya menghadirkan para eksekutor pembunuhan ternyata perlu menugaskan puluhan polisi untuk berjaga-jaga (dapat dilihat dari link berita video yang diberikan):

http://video.liputan6.com/videodetail/200905/231407/Rekonstruksi.Kasus.Pembunuhan.Nasruddin.Digelar

Tidak lama kemudian, kasus Antasari terkesan menghilang begitu saja atau tergeserkan akibat isu adanya desakan beberapa partai oposisi terhadap DPR-RI untuk menggunakan hak angket atas kasus penggelembungan suara dan kekacauan DPT oleh KPU. Isu mengenai desakan sejumlah pihak terhadap DPR untuk menggunakan hak angket merupakan isu yang berada dalam tingkatan Middle Range, dikarenakan isu ini bisa dikatakan sebagai isu yang muncul akibat adanya celah sehingga dapat muncul ke permukaan, dan juga di lain pihak isu ini digunakan oleh para aktor konspirasi sebagai upaya mengalihkan perhatian publik yang mulai menyadari adanya keanehan dalam kasus Antasari Azhar. Namun isu mengenai desakan penggunaan hak angket kemudian disadari dapat menjadi suatu ancaman ketika isu tersebut dipertahankan dalam waktu lama. Dari hal tersebut kemudian para aktor konspirasi mencoba untuk merancang suatu Public Focus Bias Issue yang merupakan isu murni bertujuan untuk mengalihkan perhatian publik. Adapun isu tersebut adalah isu mengenai Kasus Manohara dan Prita Mulyasari (khusus isu terakhir masih belum dapat dipastikan kekuatan hipotesanya, tunggu perkembangan selanjutnya).

Kasus Manohara sempat menjadi suatu isu yang sangat besar, ketika substansi dari isu tersebut melibatkan hubungan bilateral kedua negara, urusan HAM, diplomasi, tindak kekerasan, dan kasus pidana serius. Namun pada perkembangannya, sangat aneh ketika Manohara yang sudah kembali ke Indonesia namun mengulur waktu sehingga prosedur hukum dan investigasi atas kasusnya menjadi terhambat (dalam hal ini dapat dilihat bagaimana Manohara mengulur waktu untuk melakukan visum). Dari substansi isu manohara, dapat disimpulkan bahwa Manohara telah mengalami suatu tindakan kekerasan yang sangat pedih dan memalukan, namun dalam beberapa kesempatan terlihat Manohara tidak menunjukkan adanya trauma yang membekas akibat pengalaman yang dialaminya (lihat kehadiran Manohara dalam event Miss Indonesia dan kemunculan Manohara di beberapa acara televisi). Suatu hal yang aneh ketika seorang gadis dibawah umur yang mengalami siksaan secara fisik dan dilecehkan namun masih sempat untuk datang dan hadir dalam suatu perhelatan akbar dan mampu tersenyum didepan televisi, serta menjelaskan betapa pentingnya untuk melakukan konfirmasi terhadap kasusnya di televisi daripada melakukan visum yang dapat memperkuat posisinya dalam hukum. Tidak aneh jika kemudian tim pengacara Manohara menyatakan mundur atas kasus Manohara di pengadilan.

Mengenai kasus Prita Mulyasari masih merupakan tanda tanya, namun disinyalir memiliki keterkaitan dikarenakan kemampuan isu ini dalam menarik perhatian publik.

Demikian hipotesa penulis terhadap beberapa isu yang muncul dan hilang secara tiba-tiba beberapa waktu belakangan. Setiap tanggapan terhadap dan substansi yang ada dalam tulisan ini merupakan upaya menegakkan demokrasi dan HAM, suatu kebebasan bagi manusia untuk dapat bebas menyampaikan pendapat. Semoga dapat disikapi dengan baik.

Wasalamu'alaikum Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh
Alhamdulillah al-Rahman al-Rahim..

(Bagian III) Kerancuan Antara Bikameralisme dan Trikameralisme

2009-06-03T16:22:00.001+07:00

Secara logika, dan melihat tugas serta fungsi MPR beserta melihat anggota-anggota yang ada didalamnya, maka dapat dikatakan kehadiran MPR-RI sebagai suatu lembaga legislatif yang sejajar dengan lembaga tinggi negara lainnya seperti DPR-RI maupun DPRD, tidak dapat dikatakan cukup efisien bila eksistensinya adalah sebagai suatu lembaga. Sedikit mengutip dari pernyataan Abbe Sieyes, seorang pengamat konstitusi dari Perancis pada abad 18, mengatakan bahwa jika kamar kedua memiliki kesesuaian dengan kamar pertama, maka kamar kedua tidak berguna.[1] Mengenai hal tersebut dapat kiranya kita interpretasikan bahwa bila dalam sistim bikameral, suatu kamar memiliki persamaan yang signifikan dengan kamar yang lain, maka dapat dikatakan bahwa salah satu kamar tidak memiliki suatu kegunaan tertentu. Hal tersebut dapat kiranya kita lihat bahwa MPR-RI dengan berisikan anggota-anggota dari DPR-RI dan DPRD tanpa adanya suatu anggota tetap di MPR-RI terlepas dari keanggotaan DPR-RI dan DPRD yang juga merupakan anggota MPR-RI, maka MPR-RI kembali dapat dikatakan sebagai suatu wadah belaka bagi DPR-RI dan DPRD untuk melakukan tugas-tugas tertentu saja.

Namun berdasarkan sudut pandang lain, eksistensi tiga lembaga tinggi negara, MPR-RI, DPR-RI dan DPRD melahirkan suatu pendapat bahwa Indonesia menerapkan sistim trikameral. Dalam hal ini, DPR-RI dan DPRD sudah dapat dipastikan sebagai dua kamar sendiri dengan penetapan berdasarkan unsur keanggotaan serta pembagian tugas yang telah jelas dirumuskan dalam UUD1945. Dan kembali bahwa permasalahan yang terjadi adalah ketika melihat MPR-RI beserta variabel-variabel penentunya seperti keanggotaan dapat dinyatakan sebagai suatu kamar ketiga. Bila berdasarkan dari susunan keanggotaan dari MPR-RI yang merupakan gabungan dari DPR-RI dan DPRD yang juga merupakan anggota dari MPR-RI, maka dapat disebut sebagai suatu lembaga perwakilan rakyat sendiri yang menjadi kamar ketiga dalam sistim kamar di Indonesia. Senada dengan pendapat tersebut, Bagir Manan menyebutkan bahwa dalam sistim dua kamar yang menjadi penentu bukanlah faktor keanggotaan, melainkan kelembagaan, namun jika melihat dari keanggotaan yang ada, maka MPR-RI merupakan suatu lembaga tersendiri dan menjadi kamar ketiga.[2] Namun sebenarnya juga menjadi suatu hal yang rancu ketika mendasarkan analisa pada pengamatan mengenai keanggotaan MPR-RI dan menetapkannya sebagai suatu lembaga yang mandiri dan ditetapkan sebagai kamar ketiga. Tidak sedikit pula yang menganggap bahwa MPR-RI hanya sekedar joint session bagi anggota DPR-RI dan DPRD dalam menetapkan suatu Undang-Undang.

[1] Lihat C.F. Strong. Ibid. hlm 272

[2] Lihat Simposium UUD '45 Pasca Amandemen. Sumbang Saran Dari Simposium UUD '45 Pasca Amandemen Tentang Perubahan Undang-Undang Dasar 1945. (Jakarta: The Habibie Center, 2004) hlm 57

(Bagian II) Amandemen dan Kedudukan MPR-RI Dalam Sistim Kamar di Indonesia

2009-06-01T13:10:00.000+07:00

Bila berbicara mengenai bentuk dari badan legislatif di Indonesia, suatu pertanyaan akan selalu muncul terkait penetapan sistim kamar di Indonesia. Aturan konstitusional dalam UUD 1945 yang cenderung menimbulkan bias interpretasi, membuat penerapan sistim kamar pada badan legislatif di Indonesia mengalami kerancuan dan multi interpretasi mengenai posisi, hak, tugas, fungsi dan wewenang badan legislatif Indonesia, dan sering kali disebut sebagai salah satu pangkal permasalahan yang memiliki andil dalam terciptanya rezim otoritarian di masa Orde Baru.

Image by: Bali Post Online

Selama Orde Baru, Indonesia dapat dikatakan menganut sistim bikameral yang hanya berlaku secara prosedural. Dalam tatanan kenegaraan Indonesia di masa Orde Baru, yang menjadi badan atau lembaga tinggi negara yang memiliki kekuasaan legislatif adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) dan juga Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), yang mana eksistensi kedua lembaga tersebut memiliki dasar hukum yang kuat dalam konstitusi. Namun, pada realisasinya dapat dikatakan bahwa terjadi ketimpangan kekuasaan legislatif antara MPR-RI dengan DPR-RI, selain itu dapat dikatakan pula bahwa terjadi peleburan atau bias persepsi mengenai tugas, fungsi serta kewenangan MPR sebagai badan legislatif negara dengan kekuasaan eksekutif yang berada dalam pengelolaan administrasi negara oleh Presiden (Lihat Mochtar Pabottinggi, Abdul Mukhtie Fadjar. Konstitusi Baru Melalui Komisi Konstitusi Independen. (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002) hlm 39). Berdasarkan isi dari UUD 1945 sebelum amandemen pada pasal 3, dijelaskan bahwa MPR memiliki tugas untuk menetapkan Undang-Undang dan juga Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) (Lihat Pemerintah Kota Blitar. UUD Sebelum Amandemen/Asli. Diakses pada tanggal 31 Mei 2009 pukul 16:59 WIB )Merupakan suatu hal yang sangat absurd ketika menyatakan bahwa MPR merupakan lembaga tertinggi negara pada masa Orde Baru, namun pada kenyataannya tugas, wewenang serta fungsi dari MPR mengalami kemandulan akibat adanya pasal 5 ayat 1 dalam UUD 1945 sebelum terjadinya amandemen. Pada pasal 5 ayat satu (1) UUD 1945 sebelum amandemen, dijelaskan bahwa Presiden memegang kekuasaan untuk membentuk Undang-Undang dengan persetujuan DPR (Ibid). Dari hal tersebut maka jelas pula bagaimana tugas, fungsi serta kewenangan yang secara normatif dipegang oleh MPR-RI sebagai lembaga tertinggi negara dan badan legislatif dikecilkan oleh adanya Undang-Undang tersebut. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, pada hakikatnya suatu lembaga legislatif memiliki tugas dan fungsi pokok sebagai pembuat Undang-Undang, namun jika melihat realita yang terjadi pada masa Orde Baru dapat dinyatakan bahwasanya MPR-RI, terlebih dalam tugasnya untuk membuat Undang-Undang, hanya berupa peraturan yang tidak efektif dijalankan, dikarenakan adanya tumpang tindih antara satu aturan dengan aturan yang lainnya. Dari adanya kasus tumpang tindih antara pasal 5 (1) dengan pasal 3 mengenai tugas MPR-RI untuk menetapkan Undang-Undang dan GBHN, sering kali terjadi suatu kesalahan dalam penafsiran sehingga yang terjadi adalah Presiden memiliki kewenangan penuh dalam membentuk Undang-Undang dan MPR-RI hanya bertugas untuk menetapkan Undang-Undang yang dibuat oleh Presiden untuk kemudian disahkan. Dari fakta tersebut, dan juga momentum reformasi pada tahun 1998, maka kemudian bermunculan berbagai gagasan untuk melakukan perubahan atau amandemen terhadap konstitusi yang didalamnya mengandung substansi berupa dorongan untuk merubah dan memperjelas sistim politik dan perwakilan politik di Indonesia.

Amandemen konstitusi UUD 1945 yang berlangsung pada tahun-tahun awal di era reformasi politik membawa banyak dukungan dan kecaman, khususnya terkait mengenai peran dan fungsi lembaga legislatif yang ada di Indonesia. Berbagai prediksi bermunculan akibat adanya perubahan terhadap bentuk, tugas, fungsi dan kewenangan MPR-RI, menyatakan tentang bagaimana perkembangan lembaga MPR di masa depan serta kaitannya dengan perkembangan DPR serta lembaga legislatif bentukkan baru yaitu DPR-Daerah (DPRD) atau biasa disebut juga dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Pasca amandemen konstitusi setidaknya ada dua pasal yang dirubah, yang mengatur tentang lembaga MPR-RI, yaitu pasal 2 (1) dan pasal 3 lengkapnya berbunyi (http://www.taspen.com/files/humas/UUD%201945.pdf):

Pasal 2 (1) :
Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang.

Pasal 3 :
(1) Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.
(2) Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden.
(3) Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar.

Terkait dengan bentuk MPR-RI, tidak seperti dahulu pada masa sebelum amandemen dimana MPR merupakan suatu lembaga legislatif yang terdiri dari anggota-anggota DPR-RI, Utusan Daerah dan golongan-golongan, setelah amandemen disadari bahwa MPR-RI saat ini lebih bersifat seperti joint session yang hanya melibatkan anggota DPR-RI dengan DPRD. Dari hal tersebut disadari bahwa MPR-RI kemudian hanya menjadi suatu wadah bagi anggota-anggota DPR-RI beserta anggota DPRD dalam rangka menetapkan Undang-Undang beserta tugas dan fungsi MPR-RI yang lainnya. Selain itu, mengenai tugas MPR-RI yang diatur dalam UUD 1945 setelah amandemen konstitusi, MPR-RI dengan tugas yang ada saat ini terkesan tidak terlalu memiliki tanggung jawab dan kewenangan dalam porsi besar, ditambah dengan pertimbangan bahwa MPR-RI hanya menjadi suatu joint session antara DPR-RI dengan DPRD maka tugas, fungsi dan kewenangan MPR-RI menjadi sangat tergantung dengan kinerja DPR-RI dan DPRD.

Dari semua penjelasan yang sudah dijabarkan sebelumnya, timbulnya suatu kerancuan terhadap tugas dan kewenangan MPR-RI kemudian juga menimbulkan suatu perbedaan persepsi mengenai kedudukan dan posisi MPR-RI saat ini. Bila kemudian memandang dari sudut pandang tugas pokok serta fungsi dan kewenangan MPR-RI, lembaga MPR-RI tidak dapat disebut sebagai suatu lembaga yang aktif dalam menjalankan fungsi legislatif atau bahkan dapat dikatakan bahwa MPR-RI hanya merupakan suatu sesi pertemuan antara DPR-RI dengan DPRD untuk menetapkan dan membuat suatu Undang-Undang atau bahkan mengubah UUD. Persepsi tersebut kemudian membuat suatu pendapat berbeda mengenai sistim kamar yang berlaku di Indonesia, bahwa Indonesia pasca amandemen UUD 1945 menerapkan sistim bikameral dengan DPR-RI dan DPRD menjadi kamar pertama dan kedua, dan MPR-RI tidak lagi dianggap sebagai suatu kamar yang mandiri dan memiliki tugas dan fungsi serta kewenangan sendiri.

(Bagian I) Interpretasi Mengenai Kameralisme

2009-05-31T18:49:00.000+07:00

Perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang terjadi selama era reformasi politik hingga saat ini sudah diupayakan dalam empat tahap proses amandemen konstitusi, memberikan pengaruh yang sangat besar bagi Indonesia. Perubahan yang dilakukan terhadap konstitusi Republik Indonesia (RI) pada hakikatnya memiliki tujuan untuk melakukan pembenahan dan penyempurnaan terhadap aturan-aturan yang menjadi dasar negara Indonesia, yang sebelumnya dianggap masih memiliki celah dan kelemahan dalam aturannya terkait urusan ketata-negaraan. Kelemahan yang ada pada UUD 1945 sebelum amandemen dapat dianggap sebagai kelemahan yang sangat krusial, sehingga memiliki kecenderungan untuk menyebabkan terjadinya penyelewengan kekuasaan dan juga melemahkan posisi dan kekuatan masyarakat dalam lembaga-lembaga perwakilan rakyat di Indonesia. Salah satu perubahan yang terjadi setelah dilakukannya amandemen terhadap UUD 1945, dan penulis rasakan sangat memiliki pengaruh besar terhadap sistim tatanan kenegaraan RI adalah aturan mengenai lembaga-lembaga perwakilan rakyat. Walaupun tidak secara eksplisit menyatakan perubahan sistim kamar dalam kaitannya dengan lembaga perwakilan rakyat, namun perubahan yang dilakukan dalam amandemen UUD 1945 memiliki pengaruh terhadap hal tersebut.

Dalam pembahasan dalam ranah ketata negaraan, khususnya berbicara mengenai badan atau institusi legislatif dalam suatu negara, maka tak lepas dari bagaimana sistim permajelisan badan legislatif dalam tataran tata negara diberlakukan. Mengenai bentuk dari lembaga legislatif, sebagai suatu badan negara dengan fungsi sebagai pembuat Undang-Undang, badan legislatislatif di masing-masing negara memiliki bentuk yang dibedakan dalam jumlah majelis atau biasa juga disebut kamar. Pada hakikatnya, sistim kamar dalam permajelisan badan legislatif yang sering kali dijadikan bahan rujukan bagi para ahli politik maupun hukum tata negara adalah sistim kamar yang berlaku di Inggris (Lihat C.F. Strong. Konstitusi-konstitusi Politik Modern. (Bandung: Nusa Media, 2008) hlm 274-282). Dalam sistim kamar dikenal dengan istilah unikameral dan bikameral, dimana masing-masing istilah tersebut memiliki pengertian masing-masing dan memiliki perbedaan yang sangat signifikan. Sistim unikameral memiliki pengertian bahwa badan legislatif dalam suatu negara hanya memiliki satu majelis yang memiliki fungsi sebagai pembuat serta mengesahkan Undang-Undang.

Sistim dua kamar atau bikameral pada badan legislatif dapat dianggap sebagai suatu upaya dekonsentrasi kekuasaan dalam pembuatan perundang-undangan agar dapat melibatkan masyarakat melalui para wakil-wakilnya yang telah dipilih untuk menduduki jabatan-jabatan dalam badan legislatif untuk dapat berperan aktif dalam proses pembuatan Undang-Undang. Perlu disadari terlebih dahulu, bahwa dalam sistim bikameral terdapat dua majelis yang memiliki kekuasaan legislatif, yang secara umum kedua majelis itu dapat dibagi menjadi Majelis Rendah (Lower House) dan Majelis Tinggi (Upper house) (Lihat Ni'matul Huda. Lembaga Negara Dalam Transisi Demokrasi. (Yogyakarta: UII Press, 2007) hlm 99). Diantara keduanya memiliki kedudukan yang sejajar, tidak ada yang lebih tinggi atau rendah, yang membedakan hanya anggota yang terdapat didalamnya serta beberapa tugas sebagai penerapan pembagian tugas legislatif di masing-masing majelis. Peraturan mengenai masyarakat yang dapat menduduki jabatan di masing-masing majelis berbeda di tiap negara, kembali jika melakukan pengamatan berdasarkan sistim bikameral yang berlaku di Inggris, anggota dari House of Lords yang merupakan Majelis Tinggi adalah para bangsawan maupun orang-orang yang dipilih oleh keluarga kerajaan untuk menjadi bangsawan. Sedangkan House of Commons, adalah suatu lembaga legislatif yang merupakan simbol serta lembaga yang diperuntukkan bagi masyarakat biasa. Tugas di masing-masing majelis, baik itu Majelis Tinggi maupun Rendah, di masing-masing negara memiliki perbedaan tergantung pembagian tugas yang sudah ditetapkan didalam konstitusi.

Setiap negara memiliki alasan sendiri dalam menyikapi pemberlakuan sistim bikameral di negaranya masing-masing. Seperti di Inggris, sistim bikameral diberlakukan karena sistim unikameral yang diterapkan sebelumnya dianggap bahwa majelis perwakilan rakyat yang ada hanya mewakili kaum bangsawan dengan sistim regenerasi secara turun-temurun berdasarkan hubungan darah. Pada perkembangannya, House of Lords sebagai satu-satunya lembaga legislatif di Inggris dan membentuk sistim legislatif unikameral, dianggap memiliki kekuatan melebihi dari kekuatan Kerajaan Inggris serta sering kali dianggap merugikan masyarakat. Seiring dengan perkembangan waktu dan juga tuntutan dari berbagai pihak baik dari dalam masyarakat maupun Kerajaan Inggris untuk dapat melakukan pengawasan dan perimbangan terhadap kekuasaan legislatif dari House of Lords, maka dibentuk suatu majelis kedua yang dinamakan dengan House of Commons. Walaupun House of Commons merupakan suatu lembaga legislatif yang anggotanya terdiri dari masyarakat biasa, namun secara institusional, House of Commons memiliki kewenangan dan kekuasaan yang sama dengan House of Lords, tidak ada yang memiliki kekuasaan berlebih atas satu dengan yang lainnya.

Dari penjelasan yang sudah dijabarkan sebelumnya, dihasilkan suatu kesimpulan bahwasanya dalam sistim bikameral, di setiap lembaga yang mewakili masyarakat maupun golongan tertentu secara umum adalah suatu lembaga yang memiliki tugas dan fungsi legislatif seperti perumusan Undang-Undang dan lain sebagainya, memiliki karakteristik anggota yang berbeda diantara lembaga di suatu kamar dengan kamar lainnya, namun memiliki kedudukan yang sejajar, tidak ada yang bersifat super-ordinate antara satu lembaga atas yang lainnya.

Filsafat Perhitungan Politik (inspired by shout outnya Dian Safitri)

2009-05-29T14:31:00.000+07:00

Alkisah ada seorang teman yang menuliskan hal berikut di Yahoo Messengernya:

"0x1, 1x1, 2x1......"

Dari shout out tersebut saya mencoba berfikir mengenai jawabannya, dikarenakan keterbatasan otak dalam perhitungan matematika.. saya tetap dengan percaya diri menjawab:

The Amburaduls: 0x1=1, 1x1= bisa 1 atau 2, 1x2= 1... (perhitungan anak sosial)

The Amburaduls: mau tau kenapa?

The Amburaduls:
karena jika 0 orang lawan 1 orang, hanya akan ada 1 pemenang; dan jika ada ada satu pesaing, hasilnya bisa hanya 1 pemenang atau terbentuk 1 koalisi yang terdiri dari 2 orang; jika ada 1 orang melawan 2 orang, maka yang terjadi adalah hanya satu pemenang, bisa berupa 1 koalisi yang terdiri 2 orang, atau hanya ada 1 orang yang mengalahkan 2 orang pesaing~

The Amburaduls: bingung kan lu?

The Amburaduls: nah~ sama..

Pertanyaan berikutnya:
Bagaimana teman-teman mampu menyikapi hal ini? :D hehehehehehe~

Image by Googling~ :p

Hiperbola Dalam Fatwa MUI (kasus Facebook)

2009-05-26T02:16:00.000+07:00

Assalamu'alaikum Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh.

Catatan Penulis:

Tanpa mengurangi rasa hormat, dalam tulisan ini penulis hanya ingin mencoba untuk menyampaikan suatu kritik yang InsyaAllah bersifat membangun, bukan menghancurkan..

Facebook saat ini sudah menjadi suatu tren global yang harus diakui membawa manfaat sekaligus mudharat bagi umat manusia. Facebook adalah situs jejaring sosial yang diluncurkan pada 4 Februari 2004 oleh Mark Zuckerberg, pada awalnya dibuat hanya sebagai suatu situs komunitas dan perkawanan internal mahasiswa Universitas Harvard. Facebook secara pesat berkembang menjadi suatu situs perkawanan global, menggeser posisi Friendster yang muncul lebih awal.

Facebook maupun Friendster sebagai suatu situs jejaring sosial global, memang disadari maupun tidak membawa tren dan budaya dari dunia barat. Dalam situs Facebook maupun Friendster, setiap user mampu mendapatkan banyak teman dari berbagai belahan dunia, dengan latar belakang budaya yang berbeda-beda. Bagai pedang bermata dua, Facebook dan Friendster dengan sifat globalnya menghantarkan budaya barat yang baik maupun buruk kepada seluruh dunia. Band, Politik, serta gaya hidup dari dunia barat dapat dengan mudahnya kita jumpai dan amati di Facebook. Namun, apakah itu menjadi suatu hal yang buruk? jawabannya ada di tiap-tiap orang yang menjadi pengamat maupun user dari Facebook itu sendiri, dengan cara pandang berbeda-beda pula.

Akhir-akhir ini tersebar isu yang terkait dengan MUI dan juga Facebook. Dalam salah satu artikel pemberitaan di situs portal berita www.detik.com, disebutkan bahwa MUI memberikan fatwa haram terhadap Facebook. Artikel berita dapat dilihat di link berikut:

http://www.detikinet.com/r ead/2009/05/25/133507/1136 684/398/fatwa-haram-intern et-dari-facebook-sampai-yo utube

Dengan alasan perbedaan budaya, lebih tepatnya perbedaan budaya dalam hal pencarian jodoh dan tata cara perjodohan, MUI dengan mudahnya memberikan fatwa haram terhadap Facebook. Dituliskan dalam artikel berita tersebut sebagai berikut:

"Mereka berpendapat larangan tersebut ditekankan pada adanya hubungan pertemanan spesial yang berlebihan. Apabila hubungan pertemanan spesial tersebut dilakukan untuk mengenal karakter seseorang dalam kerangka keinginan menikahinya dengan keyakinan keinginannya akan mendapatkan restu dari orang tua, hal tersebut tetap diperbolehkan.

"Di sini yang dilarang apabila penggunaan Facebook hanya untuk mencari jodoh dan mengenal karakternya dan tidak dalam proses khitbah (pinangan atau lamaran-red),"

jelas Masruhan salah satu anggota dari FMP3."

Terdapat suatu kejanggalan dalam alasan yang diberikan oleh MUI, suatu hal yang hiperbola bila boleh penulis berpendapat. Perbedaan budaya dan penyebarannya lewat Facebook seperti itu tidak kemudian dengan serta merta mampu merubah pandangan seseorang untuk kemudian meninggalkan budaya sendiri. Dan harus diingat, bahwa pencarian jodoh dengan cara berpacaran tampaknya sudah menjadi suatu hal yang awam dilakukan di Indonesia, sejak jaman 60 atau 70an, mengingat pada zaman tersebut budaya barat mulai menjadi sebuah tren global melalui film-film bioskop maupun lagu-lagu di radio

(ini murni kesel nih penulisnya!!!).

Pertanyaannya, kenapa baru sekarang hal tersebut dilarang? Kenapa harus Facebook? Kenapa ga skalian pacarannya aja yang dilarang? mampu kah melarang suatu hal yang bisa dikatakan sudah menjadi budaya sendiri (mencari pasangan atau jodoh dengan cara berpacaran)?

nampaknya memang makin kesini, MUI semakin tidak jelas kerjanya, malah terkesan mengada-ada dalam mengeluarkan fatwa. Sekilas jadi teringat dengan situasi dan kondisi jaman pertengahan di Eropa, ketika Gereja merupakan suatu badan yang memiliki kekuasaan Tuhan, sehingga mampu menggunakan kekuasaan tersebut melalui fatwa-fatwa haram untuk kepentingan suatu golongan tertentu.. Apakah akhirnya MUI juga merubah pandangan serta paradigmanya seperti halnya Gereja pada jaman pertengahan dahulu kala?

(dalam hal ini, penulis tidak bermaksud untuk melakukan tindakan ofensif terhadap umat agama lain, namun hanya memberikan suatu gambaran atau deskripsi mengenai bagaimana kekuasaan dan kewenangan digunakan dengan sewenang-wenang dengan menggunakan nama Tuhan)

Dengan memberikan sedikit saran bagi MUI, jika memang benar mengkhawatirkan tentang budaya Barat yang dianggap mencemari tradisi islami, kenapa tidak dengan melakukannya sesuai syariat? dengan melakukan perbaikan akhlak terhadap masyarakat dengan cara melakukan syiar agama, berdakwah, maupun hal-hal yang sesuai dengan syariat. Yang saya tahu, Nabi Muhammad SAW sangat bijak dalam menyikapi perbedaan ketika beliau memimpin tiga ummat (Muslim, Kafir, serta Yahudi) dengan latar belakang budaya, agama dan etnis berbeda ketika beliau menetap di Madinah. Kenapa MUI tidak mencontoh junjungan besar kita, Nabi Muhammad SAW?

Semoga catatan ini bisa dipahami oleh para pembaca dengan bijak.. Amin

Wa 'alaikum Salam Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh.

Kerja KPU, dapatkah kita nyatakan GAGAL?

2009-05-08T12:09:00.000+07:00

Kredibilitas KPU pada PEMILU kali ini banyak diterpa oleh berbagai macam rintangan dan isu negatif. Kurang maksimalnya kinerja KPU dalam pemilihan umum 2009 seperti penetapan DPT dan juga penghitungan suara menjadi hal yang sangat krusial dalam pembentukkan citra KPU di tahun 2009 ini. Sekedar informasi umum, dalam pelaksanaan PEMILU 2009, banyak pihak yang merasa dirugikan akibat kinerja KPU yang dirasakan kurang maksimal dalam menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Dari kurang adanya efektifitas kinerja KPU tersebut, banyak dari masyarakat yang kemudian di"paksa" untuk menjadi GOLPUT. Hal tersebut dikarenakan banyaknya individu yang tidak terdaftar dalam DPT yang dikeluarkan oleh KPU, sehingga pada pelaksanaan PEMILU bulan lalu individu-individu yang tidak terdaftar dalam DPT tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai Warga Negara Indonesia untuk memilih para calon anggota legislatif.

Komisi Pemilihan Ulang aja gimana?

Hal lainnya yang menjadi faktor pendukung yang memperburuk citra KPU dalam hal kinerjanya adalah mengenai penghitungan suara yang belum selesai hingga melewati batas akhir waktu penghitungan suara. Perlu diketahui terlebih dahulu bahwa batas akhir yang ditetapkan bagi KPU untuk melakukan penghitungan suara adalah 7 Mei 2009. Namun, berita terakhir yang beredar di media massa menyatakan bahwa sampai lewat dari tanggal yang sudah ditetapkan, KPU masih belum dapat menyelesaikan penghitungan suara tersebut. Dapat kiranya kita lihat berita mengenai update penghitungan suara oleh KPU di situs berita berikut ini:

http://pemilu.detiknews.co m/read/2009/05/08/003446/1 128096/700/kpu-gagal-seles aikan-penghitungan-suara

Hingga hari Jum'at tanggal 8 Mei 2009, KPU masih belum melaksanakan tugasnya untuk menghitung suara di 2 propinsi. Sangat menyedihkan ketika mengingat kinerja KPU dalam melakukan penghitungan suara tersebut.

Namun, sebelum kita menyatakan efektifitas kinerja KPU pada penyelenggaraan PEMILU 2009 ini, ada kiranya kita harus mengetahui apa tugas dan kewenangan KPU. Ada kiranya 2 peraturan yang menetapkan mengenai kegiatan Pemilihan Umum dan juga kinerja KPU, dapat terlihat sebagai berikut:

Dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum, dijelaskan bahwa untuk melaksanakan Pemilihan Umum, KPU mempunyai tugas kewenangan sebagai berikut :

1. merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan Umum;
2. menerima, meneliti dan menetapkan Partai-partai Politik yang berhak sebagai peserta Pemilihan Umum;
3. membentuk Panitia Pemilihan Indonesia yang selanjutnya disebut PPI dan mengkoordinasikan kegiatan Pemilihan Umum mulai dari tingkat pusat sampai di Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS;
4. menetapkan jumlah kursi anggota DPR, DPRD I dan DPRD II untuk setiap daerah pemilihan;
5. menetapkan keseluruhan hasil Pemilihan Umum di semua daerah pemilihan untuk DPR, DPRD I dan DPRD II;
6. mengumpulkan dan mensistemasikan bahan-bahan serta data hasil Pemilihan Umum;
7. memimpin tahapan kegiatan Pemilihan Umum.

Dalam Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 terdapat tambahan huruf:
tugas dan kewenangan lainnya yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum.

Sedangkan dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tersebut juga ditambahkan, bahwa selain tugas dan kewenangan KPU sebagai dimaksud dalam Pasal 10, selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun setelah Pemilihan Umum dilaksanakan, KPU mengevaluasi sistem Pemilihan Umum.

Kedua kekurangan dalam kinerja KPU yang sudah dibahas sebelumnya, kiranya dapat diukur melalui poin ke 3 dan ke 5. Tugas KPU adalah mengkoordinasikan kegiatan Pemilihan Umum dari tingkat pusat hingga TPS di berbagai daerah seluruh Nusantara. Melihat kenyataan yang ada, nampaknya memang kinerja KPU dapat ditetapkan sebagai sebuah kegagalan, mengingat kisruh penetapan DPT dan pelaksanaan PEMILU yang mengakibatkan "menurun"nya tingkat partisipasi politik. Hal tersebut menjadi kegagalan KPU dalam melaksanakan poin ke 3.

Pada poin ke 5 ditetapkan bahwasanya KPU memiliki tugas untuk menetapkan keseluruhan hasil PEMILU dalam tingkatan DPR, DPRD I dan DPRD II. Sekaligus mengingat bahwa KPU sudah menetapkan bahwa penghitungan suara selambat-lambatnya berakhir pada 7 Mei 2009, dan juga melihat kenyataan yang ada bahwa belum ada ketetapan yang jelas mengenai hasil penghitungan suara, dapat kiranya penulis disini menganggap bahwa KPU gagal melaksanakan tugasnya.

Lalu, mengingat kinerja dari sebagian institusi pemerintahan (dalam hal ini KPU), suatu pertanyaan muncul ke permukaan. Bagaimana nasib Demokrasi yang selalu di dengang-dengungkan selama era reformasi ini? sudah 10 tahun lebih kita jalani era reformasi, apakah karena "telat"nya penghitungan suara dan kinerja yang kurang baik, maka kita harus menunggu sekitar 10 tahun lagi untuk merasakan Demokrasi yang sesungguhnya?

wahhh.. kelamaan ya?

hayo dong, cepat diselesaikan.. udah deadline nih!! masa kalah ama mahasiswa yang dikejar2 deadline SKRIPSI? kekekekekeke... *curcol mode on!!!!

STory oF StuFF

2009-05-04T12:17:00.000+07:00

BIG CONSPIRACY OF CAPITALIST SYSTEM!!!

Antasari Azhar, sebuah penjebakan ataukah kenyataan!?

2009-05-04T12:05:00.001+07:00

Dalam politik, perlu disadari terlebih dahulu suatu definisi mengenai kekuasaan. Berdasarkan definisi kekuasaan dalam buku Dasar-dasar Ilmu Politik karya Miriam Budiarjo dijelaskan bahwasanya kekuasaan merupakan suatu upaya seseorang atau sekelompok orang untuk dapat mempengaruhi orang atau kelompok lainnya. Dari hal tersebut, dapat kiranya suatu pengaruh dikatakan sebagai hal yang sangat substansial dalam politik secara umum. Dari definisi tersebut, kita mampu mengembangkan suatu pemikiran bahwa pada masing-masing aktor politik secara khusus memiliki suatu tujuan inti, yaitu meraih suatu kekuasaan. Namun bagaimanakah cara mereka meraih kekuasaan tersebut? Hal itu dapat kita lihat dari suatu analisa mengenai satu kasus nyata yang terjadi di Indonesia. Kasus yang dapat dijadikan contoh strategi meraih kekuasaan adalah kasus keterlibatan Mr. Antasari Azhar dalam pembunuhan Nasrudi Zulkarnain.

Pada tanggal 1 Mei 2009 dalam sebuah artikel dalam website portal berita Indonesia, Detik.com, dijelaskan bahwa Kapuspenkum Kejagung menyatakan Antasari Azhar sebagai otak dari pembunuhan Nasrudin Zulkarnain dan ditetapkan sebagai tersangka. Pada pengembangan penyelidikan, ditetapkan sebuah asumsi bahwa motif dari rencana pembunuhan tersebut adalah dikarenakan adanya keterlibatan antara Nasrudin Zulkarnain, Antasari Azhar dengan seorang perempuan yang disinyalir terjadi suatu elegi cinta segitiga diantara para aktor tersebut. Dengan motif kecemburuan, pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Nasrudin Zulkarnain kepada Antasari Azhar, menurut asumsi yang beredar maka Antasari Azhar kemudian merancang suatu rencana pembunuhan terhadap Nasrudin Zulkarnain. Sekilas dapat kiranya kita lihat ada suatu keganjilan dalam asumsi yang dikembangkan ini.

Apakah alasan dalam asusmsi tersebut dapat diterima oleh akal sehat? penulis dalam hal ini meragukan asumsi tersebut. Ada beberapa poin yang dapat penulis jabarkan dalam kaitannya dengan kasus dan motif yang dikemukakan dalam asumsi yang beredar tersebut:

1. Jabatan Antasari Azhar di KPK akan segera habis. Dari hal ini motif mengenai ketakutan Antasari Azhar akan pencemaran nama baik dan diasumsikan dapat mengganggu jabatannya di KPK yang disebutkan dalam asumi tersebut kiranya sangat tidak masuk akal. Saat ini, bahkan para selebritis mampu untuk memanipulasi suatu issue yang beredar tentang dirinya, apakah Antasari Azhar terlalu bodoh untuk tidak melakukan hal tersebut? rasanya tidak.. Asumsi terbantahkan dan Asumsi baru mengenai penjebakan Antasari Azhar mulai terbangun.

2. Jabatan Antasari Azhar di KPK merupakan jabatan yang rentan dan sangat tidak disukai oleh banyak pihak di Lembaga perwakilan rakyat dan Kejaksaan Agung. Melihat dari hal tersebut, dapat kiranya berkembang suatu pemikiran bahwa selama menjabat menjadi ketua KPK dan berhasil menjerat banyak "rekan"nya yang terlibat kasus-kasus korupsi, menimbulkan ketidak sukaan terhadap Antasari Azhar. Secara awam dapat dikatakan selama masa jabatannya, Antasari menegakkan hukum sekaligus menambah jumlah "musuh", yang membencinya. Hal tersebut dapat menguatkan asumsi mengenai penjebakan terhadap Antasari Azhar.

3. Issue yang beredar mengenai motif rencana pembunuhan yang dirancang oleh Antasari, dirasakan sangat tidak masuk akal. Permasalahan mengenai keterkaitan antara Antasari Azhar dengan seorang perempuan kiranya sangat wajar bagi aktor-aktor dalam lembaga pemerintahan. Bukan suatu hal yang sangat krusial, mengingat banyaknya kasus yang pernah terungkap mengenai keterlibatan aktor pemerintahan dengan seorang perempuan. Sangat tidak masuk akal ketika kasus tersebut menjadi suatu alasan yang kiranya dikatakan "kuat" untuk Antasari merencanakan pembunuhan terhadap Nasrudin Zulkarnain.

4. Hingga saat ini, KPK dinilai sebagai suatu lembaga yang sangat baik dalam menjalankan tugasnya untuk memberantas korupsi, dibawah kepemimpinan Antasari Azhar. Hal itu menjadi suatu momok menakutkan bagi para pelaku korupsi di Indonesia, khususnya dalam masa jabatan Antasari Azhar. Berkembanglah suatu pemikiran bahwa upaya penjebakan merupakan upaya dari pihak-pihak tertentu untuk menggeser posisi Antasari di KPK, dan menggantikannya dengan "boneka" lainnya.

Dari keempat poin tersebut, dapat terlihat bagaimana seorang atau sekelompok orang untuk merencanakan suatu strategi perebutan kekuasaan. Khususnya, dapat menjadi suatu pendapat dari sudut pandang lain mengenai kasus yang menimpa ketua KPK, Antasari Azhar.

Pesan: semoga hukum dapat ditegakkan sebaik-baiknya di Indonesia.. Semoga KPK masih mampu menjunjung tinggi tujuannya untuk memberantas Korupsi di Indonesia tercinta!!!!

WOWWW!! Facebooknya berubah!! jadi keren euy!!!

2009-05-04T12:01:00.000+07:00

Awalnya gw cuma iseng liat2 blog temen-temen chat gw... dan ternyata, ada dari satu temen, yang posting tentang suatu hal menarik nih..
dia ngasih tau cara step by step untuk ngubah layout Facebook, tanpa perlu ribet2 ngurus kode2 html ato apapun itu.. langsung dari Facebook, oleh Facebook, dan untuk Facebook..
whew.. keren deh. Akhirnya gw langsung coba, dan ternyata.. keren bangettt!!!
kalau tertarik, dibawah ini gw kasih tau step by step untuk merubah layout facebook, langsung gw copy paste dari blog temen gw (thanks for Sir Abi):

Seperti janji saya kemarin di posting cara membuat badge profile Facebook dengan cepat dan mudah, disitu saya jelaskan saya akan memposting cara ganti layout/template Facebook juga. Bahwa mengganti layout Facebook sebenarnya mudah dan dapat dilakukan hanya dengan beberapa langkah.

Cara untuk mengganti layout Facebook ialah dengan mengijinkan applikasi Yantoo Layers sebagai penyedia layout untuk Facebook anda. Ok inilah langkah-langkah mengganti tampilan layout Facebook anda:

1. Masuk/login ke account Facebook anda,
2. Selanjutnya klik link ini: App Facebook Layout.
3. Maka anda akan dimintai ijin apakah membolehkan Applikasi tersebut, maka click “ALLOW”.
4. Selanjutnya akan muncul daftar tampilan layout/template Facebook berserta kategori-kategorinya di samping kanan. Dan tiap kategori terdiri dari berbagai ragam dan macam layout siap di pilih untuk Facebook anda.
5. Lalu pilih (select) di gambar layout Facebook yang anda sukai, lalu anda akan dimintai untuk Install Yantoo Layers jika belum pernah menginstallnya. Setelah terinstall maka layout pilihan anda akan terpasang.

Begitulah cara mengganti layout facebook, dan nanti saya akan tunjukan cara merubah background Facebook juga situs-situs penyedia layout Facebook.

Sampai jumpa diposting selanjutnya!

Oia, inget, yang bisa liat profile Facebook yang udah diganti2 layoutnya cuma yang udah install Yahtoo Layers di browser webnya.. gampang kok installnya :D
selamat mencobaaa :)

*berikut gw kasih liat contoh layout facebook gw yang dah diganti

TREND LAGU JOMBLO Maret - Mei 2009!!! WOWWW!!!

2009-05-02T00:20:00.000+07:00

Akhir-akhir ini, gw baru nyadar...
suatu kebetulan yang sangat menarik perhatian gw loh!!

berawal dari suatu ketika, gw chatting sama temen gw.. dia minta dikirimin lagu2 terbaru di Indonesia (maklum, dia lagi ga di Indonesia)...
Akhirnya, jadilah gw kirimin beberapa lagu-lagu Indonesia terbaru. Biasanya, gw selalu kasih deskripsi singkat tentang lagu yang gw kirim itu.. dan.. akhirnya ada satu kesimpulan yang gw baru ngeh.. dan gw bilang ke temen gw, ternyata... *ini yang ada di pikiran gw:

"GILAAA!! GW BARU NYADAR!!! KOK DALAM BEBERAPA BULAN TERAKHIR, LAGU2 BARU YANG KELUAR ITU LAGU BUAT PARA JOMBLO YA!!!"

haUhaUhaUhauhauhaUHA!!! SERIUS!!!..
kalo ga percaya.. lagu-lagu yang ada di list di bawah ini, adalah lagu-lagu yang keluar atau dirilis dalam 2 bulan terakhir (Maret-Mei 2009). Lagu-lagu tersebut antara lain:

Single Happy (Oppie Andaresta) : lagu buat para jomblo yang menikmati status jomblonya.
Dengarkan Curhatku (Vierra) : lagu curhatan dari seorang jomblo yang kegeeran.
Fallin' in Love (J-Rocks) : lagu buat para jombloers yang CUPUUUUUUU!!! ga brani ngomong!!!
Tunjukkan Cintamu (RAN feat Shila) : lagu nasihat buat para jomblo untuk menunjukkan CINTA MUUUUU...
Ya Ya Ya (GIGI) : lagu buat para jomblo yang ga sabar minta jawaban setelah nembak..
Masih Ada (Ello) : lagu happy buat para jombloers..
Nuansa Bening (Vidi Aldiano) : lagu buat para jombloers yang akhirnya menemukan jawaban bahwa "cantik itu bukan segalanya", setelah dia ketemu cewe yang "biasa aja"..
Hantu (Olga) : lagu buat jomblo yang NGAREP BISA PACARAN SAMA LUNA MAYA *lo liat aja Video Clipnya!!!!

nah, sampai saat ini, cuma 7 lagu yang bisa gw temuin.. tenang aja.. Mei masih lama berakhirnya.. kita liat lagi.. masih adakah lagu buat para jomblo yang termajinalkan posisi dan martabatnya?
ahuAHauHauHuaHuaHauHuaHuahuah!!
HIDUP JOMBLOOOOOOOOOOOOOOO!!!!
THANX BUAT GEN FM!!!!!!!!
HAYOO DENGERIN GEN FM!!!!
*temen2 bisa dengerin list lagu itu di bawah :D please enjoy!!!

(image: logo GenFM, diambil dari website GenFM)

MySpace Playlist at MixPod.com

Selamat Hari Buruhhh!! MAYDAY MAYDAY!!!

2009-05-01T14:56:00.000+07:00

Definisi Buruh dan Pekerja:

"One who works at a particular occupation or activity: an office worker."

"One who does manual or industrial labor."

"A member of the working class."

"A member of a colony of social insects such as ants, bees, wasps, or termites, usually a sterile female but often a sexually immature individual of either sex, that performs specialized work such as building the nest, collecting and storing food, and feeding other members of the colony."

Substansi Blog:
Hihihihihihi.. hari ini hari buruh sedunia ya? 5 Mei ditetapkan jadi hari bagi para buruh sedunia.. kenapa mesti buruh dan pekerja sih? well.. Buruh dari dulu dianggap sebagai suatu kelas dalam tingkat hierarki bawah, selalu mengalami eksploitasi dari pihak kaum kapitalis. Buruh selalu diidentikkan dengan lamanya waktu kerja, upah kecil, jaminan keselamatan yang kecil, korban dari polusi dan bahan beracun dari pabrik, dan lain sebagainya.

Kehidupan dan kesengsaraan yang dialami oleh buruh sering kali menjadi suatu perhatian dari banyak orang, hingga menghasilkan suatu pemikiran atau gerakan yang membela buruh. Karl Marx adalah salah satu pemikir barat yang terinspirasi dari penderitaan yang dialami oleh buruh, yang pada akhirnya membuahkan suatu gagasan dan pemikiran mengenai Revolusi kaum Proletar. Revolusi Proletar adalah suatu ide kaum Marxisme yang menyatakan bahwa pada suatu saat nanti, buruh dan pekerja akan BERSATU melawan para kaum kapitalis dan meruntuhkan kerajaan kuat dari kaum kapitalis. Tujuan akhir dari perlawanan para buruh adalah pencapaian era komunisme ilmiah, dimana tidak lagi ada kelas atau kaum kapitalis dan pemerintah. Namun dibalik cita-cita kaum marxis yang bersifat mimpi dan utopis, ada satu moral yang dapat dipelajari, bahwa kesengsaraan dan penderitaan kaum buruh perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah.

Harus diingat bahwa, produksi dan industrialisasi tidak akan berjalan bila tidak ada buruh yang melaksanakan proses produksi tersebut. Perkembangan ekonomi akan mengalami suatu stagnansi jika pemerintah tidak memperhatikan kesejahteraan buruh, mengapa? banyak faktor yang dapat menjelaskan, salah satunya adalah mogok kerja yang dilakukan oleh buruh dapat merugikan sektor industri, terjadi stagnansi dalam proses produksi dan menimbulkan kerugian yang besar.

Lalu apa yang harusnya pemerintah lakukan? Pemerintah harus merumuskan suatu regulasi dan aturan-aturan khusus yang mengikat para kapitalis di negaranya dan juga buruh, dan mampu menjadi pihak independen dan bebas nilai bagi keduanya. Keberpihakan pemerintah pada satu pihak akan membawa dampak buruk bagi perekonomian negara. Sebagai contoh adalah keberpihakan pemerintah dengan para pengusaha akan membuat posisi buruh semakin tereksploitasi dan tidak terjamin kesejahteraannya. Namun, tidak seperti banyak pemikiran kaum marxis maupun sosialis, kita harus sadari bahwa keberpihakan pemerintah yang berlebih kepada kaum buruh tidak membawa suatu hal yang baik. Tuntutan dari kaum buruh tidak akan ada habis-habisnya, sehingga perekonomian dan alur modal akan mengalami stagnansi kembali..

Susah? ya!! memang.. Dalam hal ini, pemerintah menjalankan suatu peran yang sulit, tapi HARUS dilakukan!!

Pesan:
Selamat Hari Buruh ya teman teman!!!

Politic is in my Heart, Soul, and Blood

2009-04-30T18:45:00.000+07:00

Catatan berikut berisikan filosofi mengenai manusia dan politik.

"Manusia adalah binatang politik.." Res Publica, Aristoteles

Manusia merupakan sesosok binatang yang memiliki nafsu dan bersinergi dengan kelebihannya, yaitu berfikir dan berakal. Tentunya dalam melihat sosok "binatang", kita harus bebas nilai, "binatang" tidak selamanya buruk atau mempunyai strata terkecil. Dalam kaitannya dengan manusia, binatang memiliki nafsu untuk mendapatkan suatu hal, nafsu tersebut kita katakan dengan sebuah istilah "keinginan". Mendarah daging adalah sebuah kata yang tepat ketika berbicara mengenai keinginan manusia. Dalam hal ini keinginan manusia, baik dalam kadar yang kecil maupun besar terhadap suatu hal, membuat manusia memiliki nafsu untuk mendapatkan hal tersebut. Seperti seorang anak kecil yang merengek dan menangis ketika meminta ibunya untuk dibelikan mainan, atau seperti bayi yang belum mampu melakukan apa-apa, akan menangis ketika dia merasa kelaparan dan haus.

Ditarik suatu kesimpulan, manusia melakukan sinergi antara nafsu dengan berfikir sehingga mampu menghasilkan sebuah sintesa, yaitu sebuah perancangan strategis dalam hal mendapatkan hal yang diinginkannya. Contoh yang diberikan sebelumnya, seperti menangis, adalah sebuah strategi bagi seorang anak untuk dapat mendapatkan mainan. Namun, keinginan tersebut tidak selamanya dapat dipenuhi, atau bahkan bertentangan dengan keinginan manusia lainnya. Fenomena tersebut merupakan sebuah konflik kepentingan antara 2 atau lebih manusia.

Pada fenomena "konflik kepentingan" tersebut, terjadilah sebuah proses melakukan upaya-upaya politik.
Upaya politik dilakukan untuk memperjuangkan kepentingan masing-masing pihak, mendapatkan kekuasaan atas yang lainnya, mempengaruhi pemikiran, tingkah laku, dan keputusan pihak lain.

Sebuah pemahaman primitif tentang politik adalah seperti apa yang disebutkan diatas, yaitu politik sebagai sebuah upaya manusia yang dilakukan untuk mendapatkan kekuasaan atas orang lain. Selama manusia masih memiliki nafsu dan keinginan untuk mendapatkan suatu hal, maka manusia melakukan politik. Sedangkan keinginan dan nafsu manusia adalah sebuah fitrah manusia dan binatang semenjak dilahirkan ke dunia.